PENGADILAN AGAMA RENGAT LAKSANAKAN
UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
10 NOVEMBER 2020
Rengat | www.pa-rengat.go.id
Selasa (10/11/2020) Pengadilan Agama Rengat melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional ke 75 dengan tema :PAHLAWANKU SEPANJANG MASA”, yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dipimpin oleh Ketua PA Rengat sekaligus Pembina Upacara, dihadiri oleh Wakil Ketua PA Rengat Khairunnas, S.Ag., M.H, Serta Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Rengat.
Dalam amanatnya Ketua Pengadilan Agama Rengat membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kebangsaan Indonesia yakni peristiwa 10 November di Surabaya, dimana hal tersebut menjadi momen bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Beliau juga mengharapkan agar kita lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan seperti perkataan Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan tidak lupa beliau mengajak kita semua terutama seluruh warga Pengadilan Agama Rengat agar membangkitkan semangat berinovasi dan jadilah Pahlawan masa kini.
Adapun peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “ Pahlawanku Sepanjang Masa “, dimana Upacara berjalan khidmat dan lancar sampai akhir acara, walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, upacara tetap dilaksanakan mengikuti disiplin protocol kesehatan, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk menjalankan 3M yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. (Tim Redaksi PA_Rgt)
1. Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan Informasi berupa:
a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.