PERKARA PRODEO

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2014 ten­tang Ban­tuan Hukum, diny­atakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pen­gadi­lan secara cuma-​cuma den­gan dib­i­ayai negara melalui DIPA pengadilan.

SYARAT-SYARAT BERPERKARA PRODEO

Yang berhak men­ga­jukan gugatan/​permohonan berperkara secara Cuma-​Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, den­gan syarat melampirkan 

1. Surat Keteran­gan Tidak Mampu (SKTM) yang dikelu­arkan oleh Kepala Desa/​Lurah/​Banjar/​Nagari/​Gampong yang meny­atakan bahwa benar yang bersangku­tan tidak mampu mem­ba­yar biaya perkara, atau
2. Surat Keteran­gan Tun­jan­gan Sosial lain­nya seperti Kartu Kelu­arga Miskin (KKM), Kartu Jam­i­nan Kese­hatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Pro­gram Kelu­arga Hara­pan (PKH), atau Kartu Ban­tuan Lang­sung Tunai (BLT).

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA RENGAT

1. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
2. Surat Permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila anda tidak dapat membuatnya Pemohon/ Penggugat dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum), pada Pengadilan setempat bila sudah tersedia, seperti pada Pengadilan Agama Dumai ini.
3. Pemohon/Penggugat tidak dapat menulis (buta huruf) Surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau Hakim yang ditujuk untuk itu.
4. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
5. Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya Panitera membuat Surat Keterangan apabila menurut penilaian Panitera Pemohon/Penggugat layak dibebaskan dari biaya perkara.
6. Ketua melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Keterangan Panitera dan membuat Penetapan Layanan Pembebasa Biaya Perkara.
7. Penetapan Layanan Pembebasa Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama di tingkat banding, kasasi dan PK.
8. Menunggu Surat Panggilan Sidang yang akan diantar langsung ke alamat yang tertera dalam surat Permohonan/gugatan oleh Jurusita Pengadilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pihak berperkara.
9. Datang ke  Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
10. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat  permohonan/gugatan tidak ada lagi perubahan, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
11. Majelis Hakim tidak memeriksa Permohonan yang berkaitan dengan Prodeo.
12. Proses Persidangan dilakukan dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan Pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat
13. Dalam hal anggaran biaya prodeo yang dibebankan kepada negara telah habis, maka masyarakat tidak mampu tetap dilayani dengan tanpa biaya (prodeo murni).
14. Setelah Putusan/Penetapan berkekuatan hukum tetap Para Pihak dapat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai untuk perkara perceraian dan mengambil Salinan Putusan/Penetapan untuk perkara lainnya.

RINCIAN BIAYA PRODEO YANG DIBEBANKAN KE NEGARA